JAKARTA — Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan acara Peluncuran dan Bedah Buku Membangun Sistem Business Judgment Rule (BJR) pada BUMN (Persero) dalam Hukum Ekonomi Indonesia, karya Dr. Teuku Syahrul Ansari, S.H., M.H., pada 22 Oktober 2026. Kegiatan ini mengangkat persoalan penting dalam tata kelola Badan…
Lihat lebih banyakOleh: M. Ikbar Nariswara Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR pada 22 September 2026 seharusnya menjadi tonggak penting setelah puluhan tahun reforma agraria berjalan tanpa payung undang-undang khusus. Aturan ini menjanjikan koreksi terhadap ketimpangan penguasaan tanah, penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, perlindungan petani, masyarakat adat, perempuan, serta kelompok…
Lihat lebih banyak
Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang polis dan tertanggung dengan mewajibkan syarat klaim asuransi disepakati serta dicantumkan sejak awal dalam polis. Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi Putusan MK Nomor 25/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 16 September 2026. Dalam perkara yang diajukan Ng Kim Tjoa, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. MK menyatakan Pasal…
Lihat lebih banyakAnggota DPR RI Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, mengikuti rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR RI (BKD) terkait pendalaman dan perkembangan draf RUU tentang Perampasan Aset. Rapat ini menjadi langkah krusial dalam menyelaraskan substansi hukum sebelum memasuki tahapan pembahasan yang lebih lanjut. Adang Daradjatun, menegaskan komitmen Komisi III…
Lihat lebih banyak
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Presiden telah melakukan berbagai upaya signifikan terkait pengembalian Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara penuh kepada Papua, yang sebelumnya kerap mengalami pemotongan. “Tahun ini, Dana Otsus yang dikembalikan melebihi Rp12 triliun, ditambah dengan anggaran yang masuk…
Lihat lebih banyak
Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustopa, menyetujui hasil uji kelayakan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masa jabatan 2026-2031 yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh Komisi II DPR RI sebelumnya. “Apakah laporan Komisi II DPR RI terhadap hasil…
Lihat lebih banyak
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum di sektor jasa keuangan dengan menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan dua pengurus PT Investree Radhika Jaya (PT IRJ). Penyidik OJK pada Kamis, 22 Januari 2026, telah melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tersangka Sdr. AAG dan Sdr….
Lihat lebih banyak
Presiden Prabowo Subianto telah melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (07/11/2025). Dalam keterangannya, Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri menegaskan bahwa komisi akan segera mulai bekerja secara efektif dan terbuka dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat reformasi Polri. “Bapak Presiden…
Lihat lebih banyak
Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarata enyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Tata Kelola BUMN: Model Komposisi dan Kompensasi Ideal untuk Komisaris BUMN” bertempat di Auditorium Lantai 9 Kampus Jakarta, seperti dilansir law.ugm.ac.id, Sabtu (11/10). Acara yang diselenggarakan oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) sebagai momentum berperan aktif dalam mendorong agenda reformasi tata kelola sektor publik yang…
Lihat lebih banyak
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen yang bertujuan mengawasi penerapan sistem merit hingga perilaku aparatur sipil negara (ASN) dalam waktu dua tahun. Perintah tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang diajukan oleh Perludem, Komite…
Lihat lebih banyak