ADVOKAT
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pengujian materi Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Mahkamah menyatakan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diperbolehkan menjadi…
Lihat lebih banyak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi merupakan respons pemerintah yang luar biasa dan tidak konvensional untuk penanganan COVID-19. “Presiden kemarin telah menyampaikan bahwa untuk mencegah dampak perluasan COVID itu sendiri dan pemburukan di bidang…
Lihat lebih banyakBANTUAN HUKUM
NOTARIS
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat kat otentika dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabtan Noataris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta…
Lihat lebih banyak
Berbeda dengan pajak2 sebelum UU[PA Objek pajak : tanah (semua hak atas tanah) Subjek pajak : orang atau badan hukum yangsecara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi , dan/atau memiliki , menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan. Statuis tanah (objek tanah) dan hubungna hukum…
Lihat lebih banyakAl-qur’an Al-Sunnah Ijtihad Al-qur’an Surat Annisa ayat 7,11-12, 13-14 : Garis hukum dalam suarat An-nisa ayat : 7 Bagi anak laki-laki ada bagian dari ahrta peninggalan ibu atau bapak yang meninggal Bagi kerabat laki-laki (ayah/ saudara/kakek) ada bagian harta peninggalan kerbanya (anak/ saudara/cucu) yang meninggal dunia. Bagi anak…
Lihat lebih banyakPPAT
Judul : Small Claim Court, Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Penulis : Dr. H.M. Syarifudin, S.H,.M.H. Penerbit: Imaji Cipta Karya Dalam dunia peradilan, khususnya dalam system peradilan perdata di Indonesia, mekanisme Gugatan Sederhana atau yang lebih popular dengan istilah Small Claim Court merupakan salah satu terobosan yang tidak dapat…
Lihat lebih banyakJudul : Hukum Adminsitrasi Negra di Era Citizen Friendly Penulis : Haru, Nuria Siswi Enggarani, Galang Taufani Penerbit: UMS Press Didalam Undang-undang adminsitrasi pemerintahan terbaru yakni UU. No.30 tahun 2014 terdapat loncatan ide yang sangat mendasar pada dunia Administrasi Pemerintahan. Loncatan ide tersebut ada pada bagian penjelasan…
Lihat lebih banyakKONSULTASI
Kenotariatan & PPAT
Untuk konsultasi, jangan sungkan untuk menghubungi kami via offline maupun online
Pendaftaran Merek Merek harus merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan, maka dianggap bukan suatu merek. Oleh karena itu, tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek.[1] Permohonan pendaftaran…
Lihat lebih banyakPENDIDIKAN
12 Juni 2019 Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan untuk membantu pemenuhan modal bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan berupa perjanjian kredit antara Bank sebagi kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitur sebagai pihak yang berhutang.Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan…
Lihat lebih banyak
8 Agustus 2018 Hukum pengangkutan merupakan bagian dari hukum dagang yang termasuk dalambidang hukum perdata. Dilihat dari segi susunan hukum normatif, hukum perdata merupakansub sistem tata hukum nasional. Jadi hukum dagang atau perusahaan termasuk dalam subsistem tata hukum nasional. Dengan demikian, hukum pengangkutan adalah bagian dari subsistem hukum nasional52.
Lihat lebih banyak
5 Juni 2018 Terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, dapat diajukan permohonan banding. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan…
Lihat lebih banyak
17 Januari 2017 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lokomotif pembangunan ekonomi tingkat lokal di desa. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong terkait legalitas BUMDes. Tentunya, hal ini adalah legalitas berdasarkan akta notaris. Hal ini disampaikan oleh Notaris Surakarta, Shallman Alfarizy, Selasa (17/1/16)
Lihat lebih banyak