Syariah adalah hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hambaNya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rosul SAW dalam bentuk sunah rosul

Dengan adanya Undang-undang pertanahan ini diharapkan nantinya bisa mengatasi tumpang tindih kepentingan atas hak tanah yang menjadi sumber banyaknya kasus sengketa tanah dan kepentingan distribusi kepemilikan tanah.

Reformasi regu­lasi berarti memberangus Inkonsistensi dan ambivalensi kebijakan, serta tumpang tindihnya peraturan dan perun­dang-undangan pertanahan. Dengan dilakukan reformasi regulasi, peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan dapat disinkronkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan harus berlandaskan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan prinsip-prinsip dalam UUPA sehingga mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan agraria.

Dalam Membuat sebuah perjanjian tidak terlepas dari syarat sahnya sebuah perjanjian. Syarat-syarat  sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini sangat perlu dipahami agar tercipta sebuah perjanjian yang sah. Di dalam pasal 1320 KUHPerdata disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah

Secara umum perjanjian atau kontrak adalah suatu konstruk (construction, bangunan), melalui mana para pihak hendak mencapai tujuannya masing-masing melalui suatu skema pertukaran pelaksanaan hak dan kewajiban: “kontrak-kontrak merupakan cara untuk memasuki suatu kesepakatan sehingga kedua belah pihak memperoleh apa yang mereka kehendaki”.

Keadilan adalah sebuah pertanyaan yang acap kali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikatikan dengan pelbagai kepentingan yang demikian kompleks. Keadilan menurut Aristoteles, dalam karyanya “nichomachean ethics” artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain. keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, Justicia consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality” prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional

nformasi merupakan hak bagi seluruh warga Negara Indonesia, dalam konstitusi Indonesia telah menjamin hak tersebut pada Pasal 28 huruf f Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan  lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk megambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[1] Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.[2] Secara yuridis cara…

Istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (selanjutnya disebut dengan P3) dikenal dalam hazanah hukum Indonesia sebagai terjemahan dari merger and  acquisition.