Menurut Muhamad Djumhana, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan di Indonesia (hal. 553-573), mengatakan bahwa mengenai kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum)

Peran masyarakat ini kemudian diberikan hak imunitas atau kekebalan yang tercantum dalam pasal 66, berbunyi bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”[7] Hak imunitas ini diberikan tidak lain sebagai bentuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mnumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

Pengawasan terhadap Baitul Maal Wat-tamwil (BMT) atau koperasi syariah pada pelaksanaan diawasi oleh tiga lembaga diantaranya otoritas jasa keuangan, Dewan Pengawas Syariah, dan kementrian koperasi atau dinas koperasi.

Pasal 245 ayat 2 mempertegas kewenangan itu, Apabila  tidak diberikan oleh presiden paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Di Ayat selanjutnya memberikan pengecualian penyidikan sebagaiamana ayat 2  tidak berlaku bagi anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup;atau, disangka melakukan tindak pidana khusus

Apabila dililhat dari sudut teoritik /konseptual tentang “sistem hukum”, maka SHN dapat dikatakan sebagai kesatuan dari berbagai sub sistem nasional, yaitu “ subtansi hukum nasional”, “struktur hukum nasional”, dan “budaya hukum nasional”

Adapun bagian kedua memuat potret penegakan Hukum pada Masyarakat Miskin, disini pembahasan dimulai dan didukung pula dengan data-data terkait mengenai pembahasan. Dilanjutkan pada pembahasan ketiga disini detail pembahasan difokuskan pada pemahaman mengenai kasus Basar-Kholil secara komprehensif mulai dari setting histori dan sosiologi sebelum kasus hingga proses pengadilan. Semuanya diungkap dengan prespektif sosiologi hukum dengan sangat jelas.

Syariah adalah hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hambaNya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rosul SAW dalam bentuk sunah rosul

Dengan adanya Undang-undang pertanahan ini diharapkan nantinya bisa mengatasi tumpang tindih kepentingan atas hak tanah yang menjadi sumber banyaknya kasus sengketa tanah dan kepentingan distribusi kepemilikan tanah.

Reformasi regu­lasi berarti memberangus Inkonsistensi dan ambivalensi kebijakan, serta tumpang tindihnya peraturan dan perun­dang-undangan pertanahan. Dengan dilakukan reformasi regulasi, peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan dapat disinkronkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan harus berlandaskan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan prinsip-prinsip dalam UUPA sehingga mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan agraria.