Pengadaan tanah demi kepentingan umum telah mengalami perkembangan seiring dengan unifikasi Undang-Undan Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Lembaga pertama yang  ditawarkan UU No.20 Tahun 1961 adalah lembaga pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, tetapi dalam praktik ketentuan undang-undang ini tidak berjalan efekti

Setiap pemilik rumah pasti ingin mengganti nama di lembaran kertasnya dengan namanya sendiri. Namun, terkadang, harga yang ditawarkan untuk mutasi PBB cukup besar, seperti pengalaman yang saya dapatkan saat ingin mengubah nama di lembaran kertas merah tersebut. Karena harga yang ditawarkan untuk mutasi PBB cukup tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta…

Adanya empat Undang-undang yang secara berhimpitan mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran. UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur khusus mengenai perencanaan, sementara UU No. 17 tahun 2004 tentang keuangan negara mengatur pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dipihak lain UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah juga mengatur perencanaan dan penganggaran di daerah.

ecara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun,

uku Land Reform Dari Masa ke Masa karya Noer Fauzi Rachman memaparkan secara kritis tentang dinamika historis dari persoalanland reform dari masa ke masa, mulai masa feodal sampai era reformasi. Persoalan agraria termasuk land reform membawa dampak pada pihak yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Berbagai perbedaan pendapat disajikan dalam buku ini dengan tetap menekankan pada kajian pokok dari tema yang ada yaitu mengenai politik pertanahan dari masa ke masa.

Terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, dapat diajukan permohonan banding. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan…

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada pemohon atau kuasanya jika tidak telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lain dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)…

Hak cipta harus dapat melindungi ekspresi dari suatu ide gagasan konsep, salah satu cara untuk melindungi suatu hak cipta tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian akan mengakomodir upaya rebranding koperasi agar saat ditetapkan menjadi UU nantinya mampu memberikan ruang kepada para generasi milenial untuk berkiprah dalam dunia perkoperasian.   Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring di Jakarta, Kamis mengatakan RUU Perkoperasian dirancang agar memberikan ruang bagi generasi milenial…

Sementara Ketua Inkopsyah BMT Abdul Majid mengatakan pihaknya siap mendorong dan mengadvokasi koperasi syariah dan BMT anggotanya agar menjadi koperasi yang sehat dan bermartabat. “Kami berharap dukungan pemerintah terhadap koperasi syariah BMT agar ke depan benar-benar bisa menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan bermartabat,” katanya.