Arsip Penulis: Nex Law

Jakarta, 7 Juli 2020 – Pemerintah menyadari langkah pembatasan sosial untuk mengatasi penyebaran Pandemi Covid-19 telah mengurangi seluruh aktivitas bisnis dalam negeri. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor paling terdampak. Untuk itu, Pemerintah memberikan berbagai dukungan kepada UMKM, salah satunya dalam bentuk pemberian jaminan kredit modal…

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, cukup banyak sumber pembiayaan bagi UMKM di pemerintah; salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp190 trilun dengan bunga 6% dan plafon pinjaman hingga Rp500 juta. Namun sampai saat ini KUR belum terserap hingga sebesar Rp129 triliun. Belum lagi pembiayaan-pembiayaan…

Indonesia merupakan sebuah negara besar di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, dengan potensi yang dimiliki itu tidak membuat Indonesia menjadi negara yang maju dan mampu menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih tertinggal dari…

    Judul : Hukum Adminsitrasi Negra di Era Citizen Friendly Penulis : Haru, Nuria Siswi Enggarani, Galang Taufani Penerbit: UMS Press   Didalam Undang-undang adminsitrasi pemerintahan terbaru yakni UU. No.30 tahun 2014 terdapat loncatan ide yang sangat mendasar pada dunia Administrasi Pemerintahan. Loncatan ide tersebut ada pada bagian penjelasan…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan lima Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1/2020 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Maret 2020. Perppu tersebut adalah Perppy Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019…

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi merupakan respons pemerintah yang luar biasa dan tidak konvensional untuk penanganan COVID-19. “Presiden kemarin telah menyampaikan bahwa untuk mencegah dampak perluasan COVID itu sendiri dan pemburukan di bidang…

  Istilah “Keadaaan memaksa”, yang berasal dari istilah overmacht  atau force majeure, dalam kaitannya degan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam Undang-undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal-pasal dalam KUH Perdata. Dari Pasal KUHPerdata, disimpulkan bahwa overmacht  adalah  keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang memiliki…

Resensi Buku : Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan Penulis : Muhammad Isna Wahyudi Penerbit : CV. Mandar Maju Cetakan : 2013     Pada akhir tahun 2013 lalu, ketika berjalan-jalan santai di sebuah toko buku, mata saya tertuju pada subuah buku bersampul ungu dengan judul Pembaharuan Hukum Perdata…

Perikatan dalam fidusia merupakan hubungan hukum antara pihak pemberi fidusia dengan pihak penerima fidusia, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah dibuatnya akta jaminan fidusia oleh notaris atau pejabat umum yang berwenang dan diajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia kepada Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia / Kantor Pendaftaran Fidusia. Bukti…