Selayang Pandang Pendaftaran Tanah Sebelum UUPA
Sifat à Dualisme Hukum agraria barat Hukum agraria adat Pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah ? Tujuan Pendaftaraan Tanah Sebelum UUPA : Untuk tanah-tanah hak barat àrecht kadaster untuk tanah-tanah haka adat àfiskal kadaster. Fiskal Kadaster/ Fiscal Cadastre ? kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk atanah-tanah hak…
Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam
Al-qur’an Al-Sunnah Ijtihad Al-qur’an Surat Annisa ayat 7,11-12, 13-14 : Garis hukum dalam suarat An-nisa ayat : 7 Bagi anak laki-laki ada bagian dari ahrta peninggalan ibu atau bapak yang meninggal Bagi kerabat laki-laki (ayah/ saudara/kakek) ada bagian harta peninggalan kerbanya (anak/ saudara/cucu) yang meninggal dunia. Bagi anak…
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71 tahun 2020, Pemerintah memberikan berbagai dukungan kepada UMKM
Jakarta, 7 Juli 2020 – Pemerintah menyadari langkah pembatasan sosial untuk mengatasi penyebaran Pandemi Covid-19 telah mengurangi seluruh aktivitas bisnis dalam negeri. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor paling terdampak. Untuk itu, Pemerintah memberikan berbagai dukungan kepada UMKM, salah satunya dalam bentuk pemberian jaminan kredit modal…
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71 tahun 2020, Langkah Dukungan Untuk UMKM
Jakarta, 7 Juli 2020 – Pemerintah menyadari langkah pembatasan sosial untuk mengatasi penyebaran Pandemi Covid-19 telah mengurangi seluruh aktivitas bisnis dalam negeri. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor paling terdampak. Untuk itu, Pemerintah memberikan berbagai dukungan kepada UMKM, salah satunya dalam bentuk pemberian jaminan kredit modal…
Menkop UKM: Perlu Mencari Alternatif Pembiayaan UMKM dan Menciptakan Permintaan
Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, cukup banyak sumber pembiayaan bagi UMKM di pemerintah; salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp190 trilun dengan bunga 6% dan plafon pinjaman hingga Rp500 juta. Namun sampai saat ini KUR belum terserap hingga sebesar Rp129 triliun. Belum lagi pembiayaan-pembiayaan…
Menteri ATR/Kepala BPN: RUU Ciptaker Menjamin Upah Layak
Indonesia merupakan sebuah negara besar di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, dengan potensi yang dimiliki itu tidak membuat Indonesia menjadi negara yang maju dan mampu menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih tertinggal dari…
Resensi Buku: Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly
Judul : Hukum Adminsitrasi Negra di Era Citizen Friendly Penulis : Haru, Nuria Siswi Enggarani, Galang Taufani Penerbit: UMS Press Didalam Undang-undang adminsitrasi pemerintahan terbaru yakni UU. No.30 tahun 2014 terdapat loncatan ide yang sangat mendasar pada dunia Administrasi Pemerintahan. Loncatan ide tersebut ada pada bagian penjelasan…
OJK Rilis 5 Aturan Baru, dari Relaksasi hingga Beleid Merger
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan lima Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1/2020 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Maret 2020. Perppu tersebut adalah Perppy Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019…
Perppu No.1 Tahun 2020 disahkan menjadi Undang-undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi merupakan respons pemerintah yang luar biasa dan tidak konvensional untuk penanganan COVID-19. “Presiden kemarin telah menyampaikan bahwa untuk mencegah dampak perluasan COVID itu sendiri dan pemburukan di bidang…
Pengertian Force Majeure Menurut Para Ahli
Istilah “Keadaaan memaksa”, yang berasal dari istilah overmacht atau force majeure, dalam kaitannya degan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam Undang-undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal-pasal dalam KUH Perdata. Dari Pasal KUHPerdata, disimpulkan bahwa overmacht adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang memiliki…
