Kemenham dorong pengesahan RUU Masyarakat Adat
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat karena regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. “Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja…
Kemenkum Jelaskan Kebijakan Amnesti
Jakarta – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan keterangan terkait topik amnesti yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah Indonesia tidak ada maksud untuk serta merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor. “Yang harus dimengerti oleh kita semua adalah pemerintah tidak bermaksud menggunakan amnesti, grasi, abolisi, untuk sekadar…
DPR Sahkan UU AAEC Terkait Perdagangan Elektronik
Pemerintah dan DPR RI menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang ASEAN Agreement on Electronic Commerce/AAEC atau (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Peraturan itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan ASEAN. Mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan terima kasih dan…
Sektor Jasa Keuangan Stabil dan Tumbuh Positif, Perbankan Kucurkan Kredit Rp1.439 Triliun Sampai Juli 2021
Otoritas Jasa Keuangan mencatat sektor jasa keuangan tetap stabil dengan data hingga Juli menunjukkan angka pertumbuhan yang positif seperti intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal. Dalam periode Januari sampai dengan Juli 2021, perbankan telah mengucurkan kredit sebesar Rp1.439 triliun. Namun dalam periode yang sama terdapat pelunasan dan pembayaran…
Presiden Sampaikan PPKM Level 4 Dilanjutkan dengan Penyesuaian di Sejumlah Sektor
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021. Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah hal, baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, hingga dinamika sosial. “Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika…
Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat, OJK Resmikan Dua Bank Wakaf Mikro di Surakarta
Otoritas Jasa Keuangan dalam upayanya mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro meresmikan dua Bank Wakaf Mikro (BWM) di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meresmikan mulai beroperasinya BWM Al Muayyad dan BWM Al Mushoffa disaksikan oleh Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka…
Profil para Anggota Dewan Direktur Indonesia Investment Authority
etua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja dengan integritas tertinggi dan tata kelola yang baik. INA merupakan lembaga pengelola investasi yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk membantu membangun perkembangan Indonesia secara lebih menyeluruh. “Beberapa hal yang kami akan tekankan dalam menjalankan…
Perkawinan di Negara Indonesia
Pasangan suami istri berharap dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Menurut UU No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, dan perkawinan yang…
Perbuatan Melawan Hukum
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2020-2024. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan seluruh peserta Rapat Kerja dapat menyetujui hasil pembahasan tersebut dengan sejumlah catatan. “Setuju dengan catatan,” kata Supratman saat…
OJK Keluarkan Peratura Perpanjangan Kebijakan Stimulus COVID-19
Jakarta, 11 Desember 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. POJK perpanjangan kebijakan stimulus covid di sektor perbankan ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak…