Arsip Penulis: Nex Law

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabtan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris.

Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, akan mempermudah pengurusan perizinan investasi dan pembayaran restribusi secara angsuran sebagai insentif kepada penanam modal pengembangan Solo utara.

pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, dimana PPAT dan Badan Pertahanan Nasional mempunyai hubungan fungsional satu sama lain dalam kaitannya.

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyerahkan secara simbolis 4000 Sertifikat Program Nasional Agraria (PRONA) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 kepada warga penerima hak sertifikat. Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimcam, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda, SKPD Terkait, Kantor BPN Wonogiri, aparat desa serta warga masyarakat penerima hak sertifikat tanah khususnya Kecamatan Tirtomoyo.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi MPW dan MPD Se-Jawa Tengah, di Hotel The Alana Solo

Wacana baru kembali digulirkan oleh Pemerintah. Kali ini, dalam rangka merealisasikan target 20 juta sertifikat tanah pada tahun 2019, Pemerintah akan menerapkan sebuah sistem baru, yang bernama BPHTB terutang. Sistem ini, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, perlu diterapkan agar proses penerbitan sertifikat atas tanah dan bangunan berlangsung dengan cepat.

Shalman mengungkapkan bahwa dengan ada legalitas pertanahan yang jelas, akan memberikan dampak yang positif khususnya dalam investasi. Mengingat Investasi akan datang ke suatu wilayah jika ada kepastian dalam segala prosedurnya. Karena investor tidak ingin menghadapi kendapa-kendala yang dapat menggangu pelaksanaan investasi.