Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat kat otentika dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabtan Noataris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta…
Resensi Buku: Small Claim Court, Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia
Judul : Small Claim Court, Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Penulis : Dr. H.M. Syarifudin, S.H,.M.H. Penerbit: Imaji Cipta Karya Dalam dunia peradilan, khususnya dalam system peradilan perdata di Indonesia, mekanisme Gugatan Sederhana atau yang lebih popular dengan istilah Small Claim Court merupakan salah satu terobosan yang tidak dapat…
Kementerian PKP Usulkan Revisi Undang – Undang Perumahan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan adanya revisi Undang-undang Perumahan untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. “Kami mengusulkan adanya revisi Undang -Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar Undang-Undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat Rapat Kerja…
Dosen PNS Boleh Jadi Advokat, Sayaratnya Tanpa Memungut Biaya
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pengujian materi Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Mahkamah menyatakan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diperbolehkan menjadi…
Implementasi Peraturan Pemerintah Terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Dapat Dukungan OJK
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA) diharapkan akan meningkatkan cadangan devisa, memperkuat fondasi perekonomian…
Kemenham dorong pengesahan RUU Masyarakat Adat
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat karena regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. “Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja…
Kemenkum Jelaskan Kebijakan Amnesti
Jakarta – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan keterangan terkait topik amnesti yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah Indonesia tidak ada maksud untuk serta merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor. “Yang harus dimengerti oleh kita semua adalah pemerintah tidak bermaksud menggunakan amnesti, grasi, abolisi, untuk sekadar…
DPR Sahkan UU AAEC Terkait Perdagangan Elektronik
Pemerintah dan DPR RI menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang ASEAN Agreement on Electronic Commerce/AAEC atau (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Peraturan itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan ASEAN. Mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan terima kasih dan…
Sektor Jasa Keuangan Stabil dan Tumbuh Positif, Perbankan Kucurkan Kredit Rp1.439 Triliun Sampai Juli 2021
Otoritas Jasa Keuangan mencatat sektor jasa keuangan tetap stabil dengan data hingga Juli menunjukkan angka pertumbuhan yang positif seperti intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal. Dalam periode Januari sampai dengan Juli 2021, perbankan telah mengucurkan kredit sebesar Rp1.439 triliun. Namun dalam periode yang sama terdapat pelunasan dan pembayaran…
Presiden Sampaikan PPKM Level 4 Dilanjutkan dengan Penyesuaian di Sejumlah Sektor
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021. Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah hal, baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, hingga dinamika sosial. “Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika…