
Oleh: Dimas Christian Tampang, S.H. (Ketua LBH Satya Nusantara, Papua)
Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 Ayat (3). Sebagai negara hukum, Indonesia memegang prinsip bahwa proteksi terhadap warga negara tidak hanya berhenti pada aspek politik, sosial dan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap kualitas ruang hidup yang sehat dan bersih hal trsebut sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga amanat konstitusi tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai nachtwachterstaat (penjaga malam) tetapi konsititusi mengamanatkan untuk bagaimana pemerintah sebagai pemegang mandat utama dalam memastikan kesejahtraan dan kemakmuran warga negara, dengan tidak mereduksi hal tersebut untuk kepentingan perorangan atau korporasi dengan mengorbankan ruang hidup yang sehat dan bersih.
Perubahan peran negara dari konsep negara penjaga malam menjadi negara kesejahteraan modern (welfare state). Dari perubahan konsep negara tersebut, sehingga negara memiliki legitimasi yang kuat untuk berperan vital dalam perlindungan lingkungan. Pertanggung jawaban mutlak pemerintah termanifestasi dalam kewajiban aktif untuk mencegah, menanggulangi, memulihkan kerusakan lingkungan, serta dalam rangka penegakan hukum terhap pelaku tindak pidana lingkungan, baik yang dilakukan oleh korporasi ataupun perseorangan.
Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah sering terjadi dilema untuk mengambil langkah tegas terhadap pelaku korporasi atapun perseorangan, berupa sanksi administratif untuk mencabut izin sebuah korporasi yang telah menyalahi aturan lingkungan dengan cara membakar hutan ataupun lahan di wilayah konsensinya dikarenakan alasan ekonomi yang juga menyangkut kemaslahatan masyarakat luas serta pendatan negara berupa pajak. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bukan sekadar bencana ekologis musiman yang bersifat elementer, melainkan sebuah krisis multidimensional yang memicu degradasi ekosistem parah, hilangnya keanekaragaman hayati secara masif, pelepasan emisi gas rumah kaca dalam skala raksasa, serta kerugian ekonomi nasional yang masif. Secara lebih luas, bencana ini secara langsung melumpuhkan hak-hak dasar warga negara melalui paparan kabut asap beracun yang mengancam kesehatan masyarakat, memutus sektor pendidikan, dan melumpuhkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat terdampak.[1]
Karhutla merupakan sebuah peristiwa yang terjadi setiap tahun walaupun luas hutan dan lahan setiap tahunnya menunjukkan tren yang luasnya tidak selalu sama, akan tetapi hal ini tidak menunjukkan keberhasilan pemerintah, keberhasilan pemerintah dilihat dari parameter terjadinya Karhutla secara terus menerus. Seperti pada Tahun 2026 Karhutla kembali terjadi di beberapa daerah seperti di Sumatra, Kalimantan, jawa, Sulawesi, bahkan Papua yang selama ini menjadi benteng pertahanan terakhir dari Karhutla juga ikut terbakar. Luas lahan terbakar dari 1 Januari hingga 31 Agustus mencapai 1.358.714 hektare. Kemudian semakin kompleksnya penanganan dengan perubahan iklim global yang memperpanjang musim kemarau yang disebut sebagai fenomena El-Nino. Peristiwa Karhutla ini juga mempunyai dampak yang signifikan antara lain, dampak Kesehatan dengan berbagai penyakit yang mengganggu sistem pernapsan, pengelihatan dan ssebagainya, perekonomian dimana dengan tercemarnya kualitas udara yang kurang bagus mengancam sektor pertanian, beban pembiayaan perobatan bagi masyarakat, terhambat penditribusian barang dan jasa, terhambatnya alat transportasi umum dan pribadi. kemudian sosial budaya, dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat adat dimana sebagaian besar hutan dan lahan merupakan hak dari masyarakat adat yang menggantungkan penghidupan dari hutan serta nilai spiritual dari sebuah hutan yang di asosiasikan sebagai seorang ibu yang memberikan makan ikut memudar dengan hilanya hutan. Dan juga terancamnya flora dan fauna yang dilindungi ikut terancam populasinya dan bahkan kepunahan. serta berdampak untuk negara tetangga salah satunya Malaysia dan beberapa negara tetangga lainnya yang ikut merasakan dampak yang sama dalam berbagai sektor.
Berdasarkan berbagai dam pat yang di timbulkan di berbagai sektor tanggung jawab negara dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diuji melalui pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa negara memegang wewenang pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap sumber daya alam dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dari mandat konstitusional ini, negara bertindak atas nama rakyat untuk menerapkan prinsip keadilan sosial bahwa kekayaan alam tidak boleh mengeksploitasi secara sembarangan, serta wajib pengelolaannya berwawasan lingkungan dan bertanggungjawab[2]. Kemudian secara eksplisit dituangkan di dalam pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan ruang hidup yang baik dan sehat. Sehingga menurut hemat penulis kedua pasal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam konteks lingkungan hidup karena disitulah pemerintah memiliki kewajiban unutk mengelola lingkungan hidup dan warga negara berhak memporoleh ruang hidup yang layak, dengan tetap menjaga objektivitas secara ekonmis dan keberlanjutan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian permasalahn tersebut penulis akan mengurainya secara komprehensif dalam pembahasan dibawah ini.
Pembahasan
Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan (Welfare State) yang mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagai pilar utama pembangunan nasional sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. Dalam pandangan Bagir Manan, negara kesejahteraan adalah suatu negara hukum material yang memberikan kewajiban sekaligus kewenangan yang luas kepada pemerintah/administrasi negara untuk turut campur (intervensi) dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum[3].
Sehingga tanggung jawab negara secara tegas telah diamanatkan dalam konstitusi secara khusus dalam konteks lingkungan hidup melalui pasal 33 ayat (3) dan pasal 28H AYAT (1) UUD NRI 1945. Kemudian diintegrasikan didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang merupakan pengejewantahan dari amanat konstitusinal secara operasinal. Sebagaimana dalam Pasal 2 huruf (a) yakni asas tanggung jawab negara. Yang berarti negara menjamin kemanfaatan sumber daya alam secara keberlanjutan, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan negara mencegah terjadinya pemanfaatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
Dilain sisi penulis melihat bahwa koorporasi membuka peluang besar bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional karena menjadi salah satu pendapatan negara dalam bentuk penerimaan pajak, hal ini dapat digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan berbagai inisiatif pembangunan lainnya. Pendapatan pajak korporasi membantu pemerintah untuk menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kemudian pendapatan pajak korporasi dapat dialokasikan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian secara langsung dapat memberikan pembiayaan Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, jaringan transportasi, pelabuhan, dan teknologi informasi, dapat meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi biaya logistik, dan menarik investasi. Serta tak luput peran Korporasi dalam menyerap tenaga kerja dan secar tidak langsung mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.[4] Sehinggga peran korporasi juga sangat vital dalam rangka pembangunan secara nasional yang langsung dampaknya di rasakan oleh masyarakat di akar rumput. Akan tetapi kesejahteraan perekonomian yang di hadirkan oleh koorporasi tidak akan bermakna jika dampak yang ditimbulkan lebih besar yaitu kerusakan ekosistem alam yang dilakukan dengan cara membakar hutan.
Karhutla yang berdampak pada tertanggunya ekosistem alam juga berdampak secara luas bagi kehidupan masyarakat, salah satu aspek yang paling di rugikan adalah adanya kesehatan, dimana munculnya berbagai penyakit sistem pernapasan Asap Karhutla dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, antara lain ISPA, batuk, sesak napas, radang tenggorokan, asma, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik), serta iritasi mata dan kulit. Paparan asap juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, terutama pada kelompok rentan. Dampak kesehatan yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan. Data Kemenkes menunjukkan terdapat 4.082 kasus ISPA pada 27 Agustus 2026, dengan total kumulatif mencapai 13.449 kasus. Kasus tersebut dilaporkan dari 63 kabupaten/kota di tujuh provinsi terdampak Karhutla.[5] Kemudian kerugian ekonomi nasional dengan melihat indikator kerugian ekonomis dan biaya kesehatan yang di timbulkan jika di konversi kedalam rupiah mencapai 123,1 Triliun sepajang Januar-Agustus 2026 nilai tersebut diperoleh dari perhitungan Center of Economic and Law Studies (CELIOS)[6], dari hasil perhitungan tersebut belum secara kumulatif angka pastinya akan di peroleh hingga akhir tahun dan tentunya akan lebih meningkat.
Dampak yang ditimbulkan dari Karhutla pada Tahun 2026 yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan Sulawesi hingga Papua. Disinilah peran negara diuji melalui pemerintah sebagai representasi negara dalam kehidupan sehari hari di tengah masyarakat sebagai mana dalam teori risiko (risk theory) menitikberatkan kepada suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (harmful effectsof hazardous activities) meskipun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum, yang pada akhirnya melahirkan prinsip tanggungjawab mutlak (absolute liability atau strict liability) atau tanggungjawab objektif (objective responsibility).[7] Sehingga peranan pemerintah harus bersifat proaktif untuk menjamin mutu lingkungan yang sehat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai mandat kepada pemerintah untuk menjamin ruang hidup yang sehat bagi warga negara.
Dalam rangka tanggungjawab negara terhadap peristiwa karhutla pada tahun 2026 pemerintah wajib mengupayakan penanganan dan pemulihan terhadap hutan dan lahan dengan cara yang efektif yang menguntungkan masyarakat tampah ada kerugian secara konstitusional baik aspek kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Menurut hemat penulis terdapat dua upaya yang dapat dilakukan dalam menangani karhutla yakni, upaya pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan tindakan prepentif dengan cara pengelolaan vegetasi, untuk mengurangi bahan bakar alami yang mudah terbakar,[8] pengembangan teknologi sensor kelembapan tanah,[9] sosialisasi dan edukasi pengelolaan dari lembaga terkait mengenai pengelolaan kebakaran hutan dan lahan adanya larangan melalui regulasi peraturan daerah untuk tidak memperbolehkan membuka hutan dan lahan dengan cara membakar baik itu skala kecil maupun besar, melakukan reboisasi hutan dengan cara penanaman pohon kembali, dimana dalam hal ini guna menjaga kelestarian hutan untuk menyimpan cadangan air sehinga kelembapan tanah tetap tergaga, upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakran hutan dan lahan.
Upaya yang kedua ialah upaya represif dengan cara pemberian sanksi administratif melalui pencabutan ijin bagi korporasi yang melanggar tata cara pembukaan lahan dengan cara membakar, tuntutan melalui upaya hukum yang ditempuh pemerintah secara pidana, serta gugatan secara perdata dengan ganti rugi biaya pemulihan ekologis dan juga biaya kesehatan. Langkah pemerintah dengan pendekatan repsif untuk mengupayakan penegakan hukum dilakukan merupakan upaya yang paling efektif untuk mencegah korporasi melakukan tindakan yang sangat merugikan masyarakat.
Sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan maka perlu dilakukan dua upaya yang telah penulis cantumkan diatas yaitu upaya preventif sebagai tindakan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan dan upaya preventif tindakan efek jerah bagi korporasi yang telah dengan sengaja dan dengan kepentingan korporasi semata membuka hutan dan lahan yang merupakan tanggung jawab konsensinya. Kedua upaya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk merealisasikan sebagai wujud nyata dalam kerangka negara kesejahteraan yang secara konsisisten dalam langkah-langkah nyata dan konsekuen.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia pada tahun 2026 merupakan salah satu bentuk pengujian terhadap tanggung jawab negara dalam mewujudkan prinsip Welfare State sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Negara tidak hanya berkewajiban menjamin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, asas tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam sekaligus mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
Peristiwa Karhutla tahun 2026 yang menimbulkan dampak terhadap kesehatan, perekonomian, kehidupan sosial budaya, serta keberlanjutan ekosistem menunjukkan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekologis, melainkan sebagai persoalan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, kepentingan ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas korporasi, termasuk kontribusinya terhadap penerimaan pajak dan penyerapan tenaga kerja, tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat secara luas. Paradigma Welfare State menuntut negara untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Tanggung jawab negara dalam penanganan Karhutla harus diwujudkan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui penguatan pengawasan, pengelolaan vegetasi, pemanfaatan teknologi deteksi dini, edukasi masyarakat, pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan. Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, baik melalui sanksi administratif berupa pencabutan izin, pertanggungjawaban pidana, maupun gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan. Kedua pendekatan tersebut harus diterapkan secara berkesinambungan agar penanganan Karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman kebakaran ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu mencegah pengulangan peristiwa serupa.
Keberhasilan negara dalam menjalankan prinsip Welfare State tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, maupun penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuannya melindungi hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara harus hadir secara aktif, tegas, dan konsisten dalam memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak ditempatkan di atas keselamatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar pilihan kebijakan pemerintah, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata, akuntabel, dan berkeadilan.
[1]Marcus Colchester dan Laode M. Syarif, Minyak Sawit, Hutan, dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Sawit Watch & HuMA, 2018), hlm. 89.
[2]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tetang Pertambangan Mineral Dan Batubara
[3]Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 43.
[4] Ibnu ismail, “Pengertian Pajak Korporasi dan 8 Kontribusinya pada Ekonomi”, accurate: blok ekonomi & keunagan, di pulikasi pada 8 September 2023, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-pajak-korporasi/, diakses pada 17 September 2026
[5]Aji Muhawarman, ST, MKM, Kemenkes Siap Siaga Hadapi Karhutla: 848 Tenaga Kesehatan Dimobilisasi, di publikasikan pada 29 Agustus 2026, https://kemkes.go.id/id/kemenkes-siap-siaga-hadapi-dampak-karhutla-848-tenaga-kesehatan-dimobilisasi, di akses pada 23 September 2026
[6] Mutiara Nabila, Karhutla 2026 Berisiko Timbulkan Kerugian Ekonomi Nasional Rp123,1 Triliun, di publikasikan pada 2 September 2026, https://ekonomi.bisnis.com/read/20260902/9/2000782/karhutla-2026-berisiko-timbulkan-kerugian-ekonomi-nasional-rp1231-triliun, di akses pada 24 September 2026
[7]Rizka Ananda Alyan, Rembrandt, dan Anton Rosari, “Menelaah Tanggung Jawab Pemerintah: Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan,” Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) 7, no. 2 (Desember 2024): 1574.
[8] Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Mitigasi Karhutla, Tanggung Jawab Bersama untuk Masa Depan yang Lebih Aman, diakses pada tanggal 2 oktober 2026
[9] Mertani, Menjaga Keberlanjutan Lahan Gambut dengan Sensor Kelembapan Tanah dan Curah Hujan,
