
Oleh: Johan Cahya Kusuma Sakti, S.H.
Mengapa Undang-Undang Ini Penting bagi Kita?
Bekerja bukan sekadar aktivitas untuk mendapatkan uang. Bagi sebagian besar masyarakat, pekerjaan merupakan sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan keluarga, dan membangun masa depan yang lebih baik. Karena itu, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, memperoleh upah yang adil, serta bekerja dalam lingkungan yang aman dan manusiawi.
Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Mulai dari upah yang tidak dibayarkan tepat waktu, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, pekerja kontrak yang tidak memperoleh kepastian, praktik penahanan ijazah oleh perusahaan, hingga diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi di tempat kerja.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, pemerintah bersama DPR membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Pelindungan Ketenagakerjaan).
Undang-undang ini merupakan langkah pembaruan pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Pembentukannya juga merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mendorong penataan kembali aturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri.
Sebelumnya, pengaturan ketenagakerjaan tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Melalui UU Nomor 27 Tahun 2026, berbagai ketentuan tersebut ditata kembali sekaligus dilengkapi dengan pengaturan yang menyesuaikan perkembangan dunia kerja.
Poin-Poin Penting dalam UU Nomor 27 Tahun 2026
Berikut lima hal penting yang patut diketahui oleh pekerja maupun pengusaha.
1. Pekerja Berhak Mendapatkan Perlakuan yang Adil dan Tidak Diskriminatif
Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Perusahaan juga tidak boleh memperlakukan pekerjanya secara berbeda hanya karena alasan yang bersifat diskriminatif.
Misalnya, seseorang tidak boleh kehilangan kesempatan kerja semata-mata karena jenis kelamin, kondisi disabilitas, atau alasan diskriminatif lainnya yang tidak berkaitan dengan kemampuan menjalankan pekerjaan.
UU ini juga memberikan perhatian terhadap pekerja penyandang disabilitas. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pekerjanya. Sementara itu, perusahaan diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1%.
Artinya, kesempatan bekerja bukan hanya milik kelompok masyarakat tertentu. Setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang setara sesuai kemampuan dan kompetensinya (Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 105 UU Nomor 27 Tahun 2026).
2. Pekerja Kontrak Memiliki Kepastian Masa Kerja dan Hak Kompensasi
Salah satu persoalan yang sering dialami pekerja adalah status sebagai karyawan kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur kembali batas waktu PKWT. Jangka waktu PKWT paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali dengan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 1 tahun.
Selain itu, pekerja PKWT yang masa kontraknya berakhir berhak memperoleh uang kompensasi berdasarkan masa kerjanya.
Dengan demikian, perusahaan tidak boleh mengabaikan hak kompensasi hanya karena hubungan kerja dilakukan berdasarkan kontrak waktu tertentu.
Aturan ini penting karena pekerja kontrak tetap memiliki hak yang harus dihormati. Status sebagai pekerja sementara bukan berarti hak-haknya boleh diabaikan (Pasal 81 dan Pasal 88 UU Nomor 27 Tahun 2026).
3. Ijazah dan Dokumen Pribadi Tidak Boleh Dijadikan Jaminan Kerja
Pernah mendengar perusahaan yang meminta ijazah asli sebagai syarat bekerja, kemudian menahannya selama karyawan masih bekerja?
Praktik semacam ini menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Undang-undang ini melarang pemberi kerja mensyaratkan dan menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.
Larangan serupa juga berlaku bagi pelaksana penempatan tenaga kerja yang menahan ijazah atau dokumen pribadi pencari kerja sebagai jaminan penempatan.
Artinya, ijazah merupakan dokumen pribadi yang tidak boleh dijadikan alat untuk membatasi kebebasan seseorang dalam bekerja atau mengundurkan diri.
Pekerja tetap memiliki hak atas dokumen pribadinya dan tidak seharusnya berada dalam posisi terpaksa hanya karena dokumen tersebut dikuasai perusahaan.
4. Pekerja Informal dan Pekerja Platform Digital Mulai Mendapat Perhatian Lebih Besar
Selama ini, pembicaraan mengenai perlindungan ketenagakerjaan sering berfokus pada pekerja yang memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan.
Padahal, ada banyak masyarakat yang bekerja sebagai pekerja informal, pengemudi transportasi daring, pekerja berbasis aplikasi, pekerja lepas, dan berbagai pekerjaan lainnya.
UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan perhatian terhadap kelompok tersebut.
Pekerja sektor informal memiliki hak untuk memperoleh jaminan sosial. Bahkan, pekerja informal yang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh bantuan iuran dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Jaminan yang paling sedikit diberikan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Undang-undang ini juga mengenal hubungan pekerjaan tertentu, termasuk pekerjaan berbasis platform digital. Para pihak dalam hubungan tersebut berhak atas penghasilan yang layak, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta hak lainnya berdasarkan kesepakatan.
Pengaturan ini menjadi penting karena perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mencari nafkah. Perlindungan hukum harus mampu mengikuti perkembangan tersebut (Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 102 UU Nomor 27 Tahun 2026).
5. Hak atas Upah, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Kerja yang Manusiawi
UU ini kembali menegaskan bahwa upah merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja.
Kebijakan pengupahan mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, upah lembur, tunjangan hari raya keagamaan, serta berbagai komponen pengupahan lainnya.
Pekerja juga berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Tidak hanya soal uang, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian penting. Perusahaan wajib melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta melindungi pekerja secara fisik maupun mental.
Pemberi kerja juga diwajibkan memberikan perlindungan terhadap data pribadi pekerja, mencegah kekerasan, diskriminasi, dan perundungan, menyediakan pelayanan konseling, serta menyediakan mekanisme pengaduan internal yang mudah diakses.
Dengan kata lain, tempat kerja bukan hanya harus menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga harus menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan menghormati martabat manusia (Pasal 128, Pasal 129, Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 46 ayat (8) UU Nomor 27 Tahun 2026).
Dampak Langsung: Apa Pengaruhnya bagi Pekerja dan Pengusaha?
Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa contoh penerapan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Pertama, bagi karyawan kontrak.
Andi bekerja di sebuah perusahaan dengan kontrak selama dua tahun. Ketika masa kontraknya berakhir, perusahaan tidak memperpanjang kontrak tersebut. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, Andi berhak memperoleh uang kompensasi sesuai masa kerjanya. Perusahaan tidak boleh mengabaikan hak tersebut.
Kedua, bagi pencari kerja.
Siti diterima bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan meminta ijazah asli dan menyatakan bahwa ijazah tersebut baru akan dikembalikan apabila Siti mengundurkan diri. Praktik tersebut bertentangan dengan larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan dalam hubungan kerja.
Ketiga, bagi pengemudi transportasi daring.
Budi bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Ia tidak bekerja sebagai karyawan tetap sebuah perusahaan, tetapi memperoleh penghasilan melalui platform digital. UU ini memberikan pengakuan terhadap hubungan pekerjaan tertentu berbasis platform dan mengatur hak atas penghasilan layak, K3, serta jaminan sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Keempat, bagi pelaku usaha.
Sebuah perusahaan memiliki puluhan karyawan. Perusahaan tersebut harus memastikan bahwa pengupahan, perjanjian kerja, keselamatan kerja, dan mekanisme pengaduan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perusahaan juga perlu mengevaluasi kebijakan internal agar tidak bertentangan dengan hak-hak pekerja.
Dari contoh tersebut terlihat bahwa undang-undang ini bukan hanya mengatur kepentingan pekerja, tetapi juga memberikan pedoman bagi pengusaha agar hubungan kerja berlangsung secara tertib, adil, dan memiliki kepastian hukum.
Kapan Berlaku dan Apa Sanksinya Jika Dilanggar?
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Berdasarkan Pasal 313, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan demikian, aturan ini telah berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Undang-undang ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Adapun gugatan perselisihan hubungan industrial yang telah didaftarkan sebelum berlakunya undang-undang baru tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelumnya.
Lantas, bagaimana jika ada perusahaan yang melanggar?
UU ini mengenal beberapa bentuk sanksi, bergantung pada jenis pelanggarannya. Sanksi tersebut antara lain:
- Peringatan tertulis, yaitu teguran resmi kepada pihak yang melanggar.
- Denda administratif, yaitu kewajiban membayar denda akibat pelanggaran tertentu.
- Pembatasan atau penghentian kegiatan usaha, apabila pelanggaran memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Pencabutan perizinan berusaha, untuk pelanggaran tertentu yang diatur undang-undang.
- Sanksi pidana, untuk perbuatan tertentu yang secara tegas dikategorikan sebagai tindak pidana.
Sebagai contoh, pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV. Pemberi kerja yang tidak membayar upah juga dapat dikenai ancaman pidana serupa. Sementara itu, tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial dapat berujung pada pidana apabila sanksi administratif yang telah diberikan tidak dipatuhi, dengan memperhatikan pengecualian yang ditentukan undang-undang.
Perlu dipahami bahwa tidak semua pelanggaran otomatis berujung pada pidana. Jenis sanksi harus disesuaikan dengan pasal yang dilanggar dan prosedur penegakan hukum yang berlaku.
Kesimpulan: Memahami Hak adalah Langkah Awal Melindungi Diri
Hadirnya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam pembaruan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga memperhatikan pencari kerja, pekerja informal, peserta pemagangan, pekerja penyandang disabilitas, hingga perkembangan pekerjaan berbasis platform digital.
Pesan utamanya sederhana: bekerja harus memberikan penghidupan yang layak, bukan menjadi alasan seseorang kehilangan hak dan martabatnya sebagai manusia.
Bagi pekerja, memahami undang-undang ini membantu mengetahui hak yang dapat diperjuangkan. Bagi pengusaha, memahami aturan ini menjadi bagian dari tanggung jawab menjalankan usaha secara tertib dan berkeadilan.
Kesadaran hukum tidak cukup hanya dimiliki oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas perlu memahami hak serta kewajibannya masing-masing. Sebab, hubungan kerja yang baik bukan hanya tentang seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, tetapi juga tentang seberapa adil manusia diperlakukan di dalamnya.
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7222.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Jurnal Hukum
Asrofi, M.H. (2026). Ethical perspectives on the reformulation of labour law policy governing compensation payments for fixed-term contract employees: Teori etika terhadap reformulasi kebijakan hukum ketenagakerjaan pada pembayaran uang kompensasi pekerja PKWT. Lex Renaissance, 10(2), 456–476. https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss2.art8
Cahyani, A.I. and Damayanti, R. (2026). Employment law in the digital age in regulating freelance and remote workers through a comparative review of Indonesia and Germany. Law Research Review Quarterly, 12(3), 1269–1289. https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i3.44225
Izzati, N.R. (2021). Eksistensi yuridis dan empiris hubungan kerja non-standar dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 50(3), 290–303. https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303
Nuriya, E., Ispriyarso, B. and Cahyaningtyas, I. (2020). Optimalisasi pengawasan sistem outsourcing sebagai upaya menunjang perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Notarius, 13(1), 298–311. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30883
