ALL ARTICLES CHRONOLOGICALLY
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan Undang-undang Pertanahan bisa terbit paling lambat April 2019 atau hingga masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) habis untuk periode 2014-2019.
Lihat lebih banyakMasalah pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan undang-undang tersebut sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan…
Lihat lebih banyakApa yang dimkasud dengan hak atas satuan bangunan bertingkat? Junaedy, Surakarta Hak milik atas satuan bangunan bertingkat, adalah hak milik atas suatu bangunan tertentu dari suatu bangunan bertingkat yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah untuk keperluan tertentu dan masing-masing mempunyai sarana penghubung ke jalan umum yang meliputi antara…
Lihat lebih banyak
menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disepakati
Lihat lebih banyak
Presiden Jokowi diketahui sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission-OSS). Sesuai pasal 107 dalam PP tersebut, maka berbagai aturan yang ada di dalamnya juga mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Lihat lebih banyak
Manajemen perbankan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di perguruan tinggi. Salah satu tujuan pengajaran mata kuliah ni adalah untuk menyiapkan generasi masa depan yang paham dan mengerti dengan baik tentang manajemen perbankan
Lihat lebih banyak
CSR menawarkan konsep pembangunan yang lebih kepada “doing with the community” dibandingkan dengan “doing for the community”
Lihat lebih banyak
Pada tahun 1950 arah kebijakan kolonial belanda sudah dikatakan berubah dari tahun sebelumnya karena para ahli hukum kita mulai belajar di negara belanda itu sendiri, itupun berbagai cara dilakukan oleh bangsa belanda untuk menarik ahli-ahli hukum indonesia agar mau menambah ilmu pengetahuan di negara belanda walaupun dengan secara halus dan…
Lihat lebih banyak
asa kolonial Belanda (1870-1942), sejak berlakunya Agrarische Wet (1870) pemerintah kolonial Belanda menerbitkan ordonansi (Staatblad 1823 No. 164) yang menetapkan penyelenggaraan kadastral ditugaskan kepada Kadastral Dienst yang pejabatnya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal.
Lihat lebih banyakinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta membukukan adanya penurunan nilai investasi pada semester 1 2018.
Lihat lebih banyak