ALL ARTICLES CHRONOLOGICALLY
Pemeritah memiliki formulasi baru terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Formula ini dinamakan BPHTB terutang
Lihat lebih banyakPengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi dari pajak yang belum dibayar, dan pidana perpajakan. Sebagai gantinya, anda harus membayar uang tebusan
Lihat lebih banyakIPPAT telah menandatangai nota kesepahaman dengan asuransi Bumiputera dan PERADI. Dengan asuransi ini, diharapkan PPAT akan terlindungi secara biaya maupun profesi. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mencatat setidaknya terdapat 137 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang meringkuk di balik jeruji besi. Yang memprihatinkan, kebanyakan dari mereka tidak mempersiapkan dana…
Lihat lebih banyakKepastian hukum mutlak diperlukan oleh pelaku bisnis. Beberapa kasus yang mencuat dan menanti kejelasan aturan hukum, misalnya sistem berbagi tumpangan atau ride sharing yang menjadi tren layanan transportasi yang dianut perusahaan oleh perusahaan peranti lunak seperti Go-Jek, Grab dan Uber. Masih banyak contoh besar lainnya seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung,…
Lihat lebih banyakMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi keras kepada oknum notaris yang tidak menjalankan profesinya secara jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum. Menkumham mengatakan, notaris didalam melakukan pekerjaannya dilarang bertentangan dengan…
Lihat lebih banyakDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya meningkatkan layanan AHU Online sebagai salah satu upaya untuk mencegah pungutan liar atau pungli. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan pelatihan penggunaan layanan AHU Online. “Kami berharap, melalui pelatihan layanan AHU Online, para calon notaris, yang…
Lihat lebih banyakKompetisi usaha mengharuskan kekuatan aspek legal. Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu melek legalitas usaha. Praktisi hukum Jogja, Agung Iip Koeswartomo, mengungkapkan, sebagian masyarakat masih memilih berpikir dan beraksi instan dalam hal legalitas usaha. Perilaku ini dapat merugikan banyak kalangan dan…
Lihat lebih banyakNotaris dituntut untuk memahami semua transaksi baik dengan sistem konvensional maupun syariah. Namun, hingga saat ini belum semua notaris menguasai aturan transaksi syariah.
Lihat lebih banyakWorkshop teknik pembuatan akta perbankan syariah di Bekasi
Lihat lebih banyakHadirnya kementerian ATR/BPN ini tentu menegaskan bahwa tanah harus dikelola secara benar supaya mendapat kegunaan bagi masyarakat
Lihat lebih banyak






