Lahirnya sebuah regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), membawa kesejukan bagi kalangan PPAT dan Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT. Kesejukan tersebut dapat dirasakan dari beberapa ketentuan perubahan PP No.24 Tahun 2016, yang salah satunya adalah, memperluas daerah kerja PPAT menjadi satu provinsi

Untuk menjalankan program Tax Amnesty, tentu pemerintah tidak bisa ditinggal sendirian. Perlu ada keterlibatan dari pelaku hukum, khususnya Notaris. Hal ini diungkapkan oleh Notaris Shalman Alfarizi, seperti dirilis dalam laman official resminya, Senin, (5/9/16)

Secara normatif, Notaris memiliki peran penting di Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“UU Tax Amnesty”), mulai dari menuangkan perjanjian balik nama/pengalihan harta ke dalam bentuk akta hingga melegalisasi dokumen penting untuk Tax Amnesty seperti Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak

Seiring berjalannya waktu pertumbuhan perekonomian di kota Solo terus mengalami peningkatan. Dari data Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Solo mencatat, pada tahun 2015 kemarin, jumlah nilai investasi mencapai angka 2,3 triliun. Padahal target yang dicanangkan pada tahun tersebut, hanya sebesar Rp 1,5 triliun.

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi dari pajak yang belum dibayar, dan pidana perpajakan. Sebagai gantinya, anda harus membayar uang tebusan

IPPAT telah menandatangai nota kesepahaman dengan asuransi Bumiputera dan PERADI. Dengan asuransi ini, diharapkan PPAT akan terlindungi secara biaya maupun profesi. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mencatat setidaknya terdapat 137 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang meringkuk di balik jeruji besi. Yang memprihatinkan, kebanyakan dari mereka tidak mempersiapkan dana…

Kepastian hukum mutlak diperlukan oleh pelaku bisnis. Beberapa kasus yang mencuat dan menanti kejelasan aturan hukum, misalnya sistem berbagi tumpangan atau ride sharing yang menjadi tren layanan transportasi yang dianut perusahaan oleh perusahaan peranti lunak seperti Go-Jek, Grab dan Uber. Masih banyak contoh besar lainnya seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung,…

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi keras kepada oknum notaris yang tidak menjalankan profesinya secara jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum. Menkumham mengatakan, notaris didalam melakukan pekerjaannya dilarang bertentangan dengan…

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya meningkatkan layanan AHU Online sebagai salah satu upaya untuk mencegah pungutan liar atau pungli. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan pelatihan penggunaan layanan AHU Online. “Kami berharap, melalui pelatihan layanan AHU Online, para calon notaris, yang…