Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepastian dalam dunia usaha serta mendorong kemudahan berusaha/ease of doing business, Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terbaru, tidak lain tidak bukan adalah Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, peraturan ini mengatur beberapa aspek penting Perseroan Terbatas antara lain jumlah besaran modal dasar dan batas waktu penyetoran modal.

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil menuturkan Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis untuk memastikan tanah dan tata ruang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu Kementerian ATR/BPN telah mencanangkan tiga program strategis tahun 2016-2019.

Menjadi seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebuah kehormatan. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil saat memberikan pengarahan kepada PPAT yang baru menerima SK Pengangkatan di Aula Prona Lantai 7, Rabu (7/9).

Lahirnya sebuah regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), membawa kesejukan bagi kalangan PPAT dan Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT. Kesejukan tersebut dapat dirasakan dari beberapa ketentuan perubahan PP No.24 Tahun 2016, yang salah satunya adalah, memperluas daerah kerja PPAT menjadi satu provinsi

Untuk menjalankan program Tax Amnesty, tentu pemerintah tidak bisa ditinggal sendirian. Perlu ada keterlibatan dari pelaku hukum, khususnya Notaris. Hal ini diungkapkan oleh Notaris Shalman Alfarizi, seperti dirilis dalam laman official resminya, Senin, (5/9/16)

Secara normatif, Notaris memiliki peran penting di Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“UU Tax Amnesty”), mulai dari menuangkan perjanjian balik nama/pengalihan harta ke dalam bentuk akta hingga melegalisasi dokumen penting untuk Tax Amnesty seperti Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak

Seiring berjalannya waktu pertumbuhan perekonomian di kota Solo terus mengalami peningkatan. Dari data Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Solo mencatat, pada tahun 2015 kemarin, jumlah nilai investasi mencapai angka 2,3 triliun. Padahal target yang dicanangkan pada tahun tersebut, hanya sebesar Rp 1,5 triliun.

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi dari pajak yang belum dibayar, dan pidana perpajakan. Sebagai gantinya, anda harus membayar uang tebusan

IPPAT telah menandatangai nota kesepahaman dengan asuransi Bumiputera dan PERADI. Dengan asuransi ini, diharapkan PPAT akan terlindungi secara biaya maupun profesi. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mencatat setidaknya terdapat 137 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang meringkuk di balik jeruji besi. Yang memprihatinkan, kebanyakan dari mereka tidak mempersiapkan dana…