Pengangkutan merupakan kegiatan untuk memindahkan penumpang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat. Pengangkutan menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Selain itu, pengangkutan niaga juga pada hakikatnya adalah menyewakan alat pengangkut kepada penumpang dan/atau pengirim barang, baik dijalankan sendiri ataupun dijalankan orang lain

Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, yang dimana setiap perseroan bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya. Nama bersama yang dimaksud ialah nama orang (sekutu) yang digunakan untuk menjadi nama perusahaan yang berarti nama yang dipakai tersebut untuk menjalankan perusahaan secara bersama-sama.

Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) atau sering disingkat CV merupakan salah satu badan usaha yang bukan termasuk badan hukum, sebab di dalam pendirian CV tidak perlu melalui prosedur formil sebagaimana pendirian badan usaha yang berbadan hukum pada umumnya. Pengertian Perseroan Komanditer sebagai mana diatur di dalam Buku Kesatu Bab Ketiga Bagian…

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri (Antonio, 2011: 117). Secara terminologis, Ijārah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya (Al Bugha, 2009: 145). Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama:

Pemerintah akan membuat peraturan terkait investasi tanah. Kebijakan ini diambil sebab selama ini banyak pihak yang melakukan investasi melalui tanah. Hal ini membuat harga tanah semakin tinggi dan tak banyak masyarakat yang bisa mendapatkan tanah.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan Desa tidak sekedar sebagai objek pembangunan tetapi telah merubah cara pandang Desa sebagai pelaku atau subjek pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lokomotif pembangunan ekonomi tingkat lokal di desa. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong terkait legalitas BUMDes. Tentunya, hal ini adalah legalitas berdasarkan akta notaris. Hal ini disampaikan oleh Notaris Surakarta, Shallman Alfarizy, Selasa (17/1/16)

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak warisan anak di luar kawin sering kali menjadi permasalahan. Hal ini disebabkan adanya pertentangan antara KUHPerdata dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam KUHPerdata pasal 862 menyatakan:

Melalui laporan teranyar yang diumumkan Bank Dunia berjudul “Doing business 2017: Equal Opportunity for All” akhir Oktober 2017, lembaga itu menempatkan Indonesia di posisi 91 dari 190 negara terutama di Asia