Selama ini pemahaman masyarakat luas atas ketentuan hukum acara perdata, utamanya dalam hal mengajukan gugatan, ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg mengatur bahwa pada asasnya gugatan diajukan di Pengadilan (Negeri) di wilayah mana tergugat bertempat tinggal atau berdomisili. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 81 UU No. 2/2004 yang mengatur bahwa…

KUHP terbaru yang akan berlaku mulai 2026 mengusung beberapa perubahan dan KUHAP tentu harus menyesuaikannya. Jika tak selaras antara KUHP dan KUHAP tentu tidak akan memberikan hasil yang optimal. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis 12 Juni 2025 dengan tema “Keselarasan RUU KUHAP Dengan KUHP…

Teori Pemidanaan  pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu: 1. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldigns theorien). 2. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien). 3. Teori menggabungkan (verenigings theorien).[1] Gambaran lebih jelas mengenai teori-teori pemidanaan, maka dibawah ini akan dibahas satu persatu mengenai teori tersebut. Teori absolut…

JWakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono yang juga sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih menyatakan bahwa untuk mengakselerasi proses penerbitan Badan Hukum Koperasi diperlukan posko bersama di setiap daerah. Melalui posko ini nantinya akan dioptimalkan peran masing-masing Kementerian dan…

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat kat otentika dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabtan Noataris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta…

Judul : Small Claim Court, Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Penulis : Dr. H.M. Syarifudin, S.H,.M.H. Penerbit: Imaji Cipta Karya Dalam dunia peradilan, khususnya dalam system peradilan perdata di Indonesia, mekanisme Gugatan Sederhana atau yang lebih popular dengan istilah  Small Claim Court merupakan salah satu terobosan yang tidak dapat…

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan adanya revisi Undang-undang Perumahan untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. “Kami mengusulkan adanya revisi Undang -Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar Undang-Undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat Rapat Kerja…

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pengujian materi Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Mahkamah menyatakan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diperbolehkan menjadi…

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA) diharapkan akan meningkatkan cadangan devisa, memperkuat fondasi perekonomian…

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat karena regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. “Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja…