Selama ini pemahaman masyarakat luas atas ketentuan hukum acara perdata, utamanya dalam hal mengajukan gugatan, ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg mengatur bahwa pada asasnya gugatan diajukan di Pengadilan (Negeri) di wilayah mana tergugat bertempat tinggal atau berdomisili. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 81 UU No. 2/2004 yang mengatur bahwa…

KUHP terbaru yang akan berlaku mulai 2026 mengusung beberapa perubahan dan KUHAP tentu harus menyesuaikannya. Jika tak selaras antara KUHP dan KUHAP tentu tidak akan memberikan hasil yang optimal. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis 12 Juni 2025 dengan tema “Keselarasan RUU KUHAP Dengan KUHP…

Teori Pemidanaan  pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu: 1. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldigns theorien). 2. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien). 3. Teori menggabungkan (verenigings theorien).[1] Gambaran lebih jelas mengenai teori-teori pemidanaan, maka dibawah ini akan dibahas satu persatu mengenai teori tersebut. Teori absolut…

  Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan untuk membantu pemenuhan modal bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan berupa perjanjian kredit antara Bank sebagi kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitur sebagai pihak yang berhutang.Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan…

Hukum pengangkutan merupakan bagian dari hukum dagang yang termasuk dalambidang hukum perdata. Dilihat dari segi susunan hukum normatif, hukum perdata merupakansub sistem tata hukum nasional. Jadi hukum dagang atau perusahaan termasuk dalam subsistem tata hukum nasional. Dengan demikian, hukum pengangkutan adalah bagian dari subsistem hukum nasional52.

Terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, dapat diajukan permohonan banding. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan…

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lokomotif pembangunan ekonomi tingkat lokal di desa. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong terkait legalitas BUMDes. Tentunya, hal ini adalah legalitas berdasarkan akta notaris. Hal ini disampaikan oleh Notaris Surakarta, Shallman Alfarizy, Selasa (17/1/16)

Dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan, Notaris memiliki peran dalam aktivitas perusahan (Perseroan Terbatas). Hal ini diatur di dalam Undang-undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.

Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, akan mempermudah pengurusan perizinan investasi dan pembayaran restribusi secara angsuran sebagai insentif kepada penanam modal pengembangan Solo utara.