Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat kat otentika dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabtan Noataris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta…

  Berbeda dengan pajak2 sebelum UU[PA Objek pajak : tanah (semua hak atas tanah) Subjek pajak : orang atau badan hukum yangsecara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi , dan/atau memiliki , menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan. Statuis tanah (objek tanah) dan hubungna hukum…

  Al-qur’an Al-Sunnah Ijtihad   Al-qur’an Surat Annisa ayat 7,11-12, 13-14 : Garis hukum dalam suarat An-nisa ayat : 7 Bagi anak laki-laki ada bagian dari ahrta peninggalan ibu atau bapak yang meninggal Bagi kerabat laki-laki (ayah/ saudara/kakek) ada bagian harta peninggalan kerbanya (anak/ saudara/cucu) yang meninggal dunia. Bagi anak…

Jakarta, 7 Juli 2020 – Pemerintah menyadari langkah pembatasan sosial untuk mengatasi penyebaran Pandemi Covid-19 telah mengurangi seluruh aktivitas bisnis dalam negeri. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor paling terdampak. Untuk itu, Pemerintah memberikan berbagai dukungan kepada UMKM, salah satunya dalam bentuk pemberian jaminan kredit modal…

Perikatan dalam fidusia merupakan hubungan hukum antara pihak pemberi fidusia dengan pihak penerima fidusia, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah dibuatnya akta jaminan fidusia oleh notaris atau pejabat umum yang berwenang dan diajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia kepada Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia / Kantor Pendaftaran Fidusia. Bukti…

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) berbunyi : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,…

Wanprestasi terjadi apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, karena lalai atau sengaja dan tidak berada dalam keadaan memaksa. Wanprestasi dapat disebabkan karena dua hal , Yaitu: a. Kesengajaan, maksudnya adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang telah diketahui dan dikehendaki oleh debitur. b. Kelalaian, maksudnya…

Peraturan Menteri PUPR nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem PPJB mengatur beberapa aspek penting diantaranya: Mengatur mengenai kemungkinan bagi pembeli untuk mendapatkan kembali sejumlah uang yang dibayarkan untuk membeli apabila pengembang lalai untuk melaksanakan kewajibannya yaitu terlambat untuk mendirikan rumah yang sudah di janjikan. Dalam PPJB diwajibkan untuk menyampaikan aspek…

Sejumlah aliansi mendesak pemerintah dan DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sedang digodok. Menurut rencana, RUU tersebut akan disahkan pada September 2019. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menilai, RUU Pertanahan tersebut berpotensi menimbulkan liberalisasi pasar tanah. Sebab, RUU ini tidak menjawah lima pokok krisis agraria. “Kami…