Aspek-aspek penting dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem PPJB
Peraturan Menteri PUPR nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem PPJB mengatur beberapa aspek penting diantaranya: Mengatur mengenai kemungkinan bagi pembeli untuk mendapatkan kembali sejumlah uang yang dibayarkan untuk membeli apabila pengembang lalai untuk melaksanakan kewajibannya yaitu terlambat untuk mendirikan rumah yang sudah di janjikan. Dalam PPJB diwajibkan untuk menyampaikan aspek…
Kepastian Buat Konsumen Dijamin Aturan Baru PPJB
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menilai, terbitnya aturan baru terkait Perjanjian Pendahuluan Jual Beli ( PPJB) untuk memberikan kepastian kepada konsumen yang hendak membeli hunian. Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem PPJB Rumah ini menggantikan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995…
Resensi Buku: Hukum dalam Ekonomi
Judul Buku : Hukum Dalam Ekonomi Pengarang Buku : Elsi Kartika Sari, S.H.,M.H. dan Advendi Simanungsong, S.H.,M.M. Penerbit Buku : PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) Kota Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2005 Tebal Buku : 216 halaman Dalam kegiatan bisnis, tentu saja kita membutuhkan kaidah-kaidah atau aturan dalam bisnis…
Berita: RUU Pertanahan Berpotensi Timbulkan Liberalisasi Pasar Tanah
Sejumlah aliansi mendesak pemerintah dan DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sedang digodok. Menurut rencana, RUU tersebut akan disahkan pada September 2019. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menilai, RUU Pertanahan tersebut berpotensi menimbulkan liberalisasi pasar tanah. Sebab, RUU ini tidak menjawah lima pokok krisis agraria. “Kami…
Shallman Beri Pelatihan Pendaftaran Tanah
Dokumen-dokumen yang diserahkan sebelum Akta Jual Beli
Pihak penjual menyerahkan : 1). Asli sertipikat untuk dilakukan pemeriksaan pada Kantor Badan Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat dengan daftar yang ada di Kantor Badan Pertanahan setempat dengan memperlihatkan asli sertipikatnya (Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah…
Konsultasi: Bagaimana Pendaftaran Merek?
Pendaftaran Merek Merek harus merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan, maka dianggap bukan suatu merek. Oleh karena itu, tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek.[1] Permohonan pendaftaran…
Jenis-jenis Investasi (Penanaman Modal Asing)
Jenis investasi dibedakan atas investasi langsung (direct investment) dan investasi portofolio (portofolio investment). Investasi luar negeri langsung biasanya dianggap bentuk lain dari pemindahan modal yang dilakukan oleh perusahaan orang-orang dalam suatu negara dalam aktifitas ekonomi negara lain yang melibatkan beberapa bentuk partisipasi modal di bidang usaha yang mereka…
Konsultasi: Bagaimana Kewarisan Islam?
Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan ( tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannyya masing-masing (pasal 171 huruf a KHI) Dalam erminlogi fikih biasanya digunakan pengeriian pengertian kebahasaan,kata warasa asal kaanya kewarisan digunakan dalam al qur’an. Secara bahasa,…
Tahapan Pendaftaran Tanah Sporadik
Tahapan pendaftaran secara sporadik : Permohonan Surat permohonan secara tertulis kepada Ka KP Kab/Kota yang sisnya : Pengukuran bidang tanah untuk keperluan ttn Mendaftarakan hak baru. Mendafatarkan hak lama. Melampirkan dokumen2/ surat-surat asli : Mengenai orangnya Identitas permohonan (KTP, Paspor, dll) Akta kelahiran KK, surat nikah (Apabila sudah menikah)…