Mewujudkan Keadilan dalam Berkontrak
Keadilan adalah sebuah pertanyaan yang acap kali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikatikan dengan pelbagai kepentingan yang demikian kompleks. Keadilan menurut Aristoteles, dalam karyanya “nichomachean ethics” artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain. keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, Justicia consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality” prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional
Tata Cara Permohonan Informasi Publik Berdasarkan UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
nformasi merupakan hak bagi seluruh warga Negara Indonesia, dalam konstitusi Indonesia telah menjamin hak tersebut pada Pasal 28 huruf f Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Akuisisi (Pengambilan) Perusahaan
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk megambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[1] Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.[2] Secara yuridis cara…
Tata Cara Pendaftaran Desain industri
Perlindungan hukum Desain Industri secara internasional selain diatur dalam TRIPs Agreement juga diatur dalam berbagai Konvensi seperti :The Hague Agreement dan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Paris Convention / Konvensi Paris telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979, kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Conventions Establishing The World Intellectual Property Organization.
Pengawasan KPPPU dalam Restrukturisasi Perusahaan
Istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (selanjutnya disebut dengan P3) dikenal dalam hazanah hukum Indonesia sebagai terjemahan dari merger and acquisition.
Konsultasi: Pengertian Akta Otentik
Definisi mengenai akta autentik dengan jelas dapat dilihat di dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi : “ Suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang di buat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya
Pertanggungjawaban Korporasi
Melihat kenyataan dewasa ini di mana korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga doktrin universitas delinquere non potest (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) sudah mengalami perubahan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional
Resensi Buku: Membangun Koperasi Mandiri dalam Koridor Jatidiri
Koperasi lahir di Barat pada pertengahan abad ke 19 , ditengah-tengah perkembangan revolusi industri pada pertengahan abad ke 18 dan 19. Indonesia melalui pemerintah jajahan Belanda mengenal koperasi pada permulaan abad ke-20 menurut model Raefiisien pada tahun 1950-an prinsip-prinsip Rochdale mulai dianutnya.
Mekanisme Pendaftaran Paten
Pengertian di atas dapat dikaji unsur penting paten, yaitu hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan penemuan dan bersifat ekslusif. Untuk mendapatkan paten; suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (novelty), bisa dipraktikkan dalam industri (industrial applicability), mempunyai nilai langkah inventif (inventif step), dan memenuhi syarat formal
Berita: Penyertifikatan 765 Bidang Tanah lewat PTSL Bisa Kelar Lebih Cepat
Sunu membeberkan penyertifikatan 765 bidang tanah di Solo menyasar warga di 15 kelurahan. Jumah penerima sertifikat tanah di setiap kelurahan berbeda-beda menyesuaikan jumlah pemohon dan kebutuhan yang dipetakan Pemkot Solo.
