Laporan Seminar Konferensi Reforma Agraria: Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial dan Keadilan Ekologis
Pada rezim yang sedang berjalan saat ini, pemerintah melakukan salah satu program untuk penyelesaian suatu masalah yang telah lama terjadi dan hingga detik ini belum bisa terselesaikan bahkan semakin menjadi sorotan publik. Untuk menyelesaikan itu pemerintah mencoba melakukan suatu program reforma agraria. Struktur agraria di Indonesia sejak masa kolonial…
Resensi Buku: Hukum Adat Privat Jawa Barat
Buku ini berisi kumpulan kasus-kasus adat perdata yang ada di masyarakat Jawa Barat pada permulaan abad ke-20 sampai tahun 1930. Wilayah cakupannya adalah provinsi Banten, Jakarta, dan Jawa Barat sekarang. Dahulu Jakarta masuk dalam wilayah Jawa Barat dan Propinsi Banten pun baru berpisah dari Propinsi Jawa Barat tahun 2000. Dalam buku ini tidak disebutkan judul aslinya dalam bahasa Belanda. Selain judul di atas kadang diterjemahkan dengan judul “Hukum Adat Privat Jawa Barat”. Ini adalah hasil penelitian Dr. Soepomo (1903-1958) pada tahun 1930.
Konsultasi: Mekanisme Pemberian Hibah
Bagaimana cara Memberikan Hibah dalam hukum?–Tedjo, Sukoharjo Secara garis besar, hibah adalah memberikan barang secara gratis dan dilakukan oleh kedua pihak yang masih hidup. Penjelasan hibah lebih jelas tertulis dalam Pasal 1666 KUHPer yang isinya: “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat…
Strategi dan Konsep Penyelesaian Sengketa Tanah
Dalam upaya meminimalisir terhadap sengketa pertanahan, maka diperlukan strategi yang komprehensif guna mengantisipasi dan mengurangi angka sengeketa dibidang pertanahan, maka untuk itu perlu dilaksanakan beberapa upaya strategi sebagai berikut :[1] Strategi Administrasi Negara, yang sangat membutuhkan professional yang komprehenship/holistic (multidisiplin) yang tidak bisa diserahkan kepada professional berorientasi produk, perubahan struktur…
Resensi Buku: Hukum Warisan Islam
Aturan agama Islam sangat luas dan lengkap meliputi masalah duniawi, akhirat, soal pribadi, masalah masyarakat, negara, bahkan juga mengatur hubungan antara makhluk dengan Tuhannya. Buku bertajuk Hukum Warisan Dalam Islam membahas mengenai pembagian harta peninggalan yang selama ini permasalahannya masih kurang dipahami dalam kehidupan masyarakat.
Pokok-Pokok Hukum Pengangkutan di Indonesia
Hukum pengangkutan merupakan bagian dari hukum dagang yang termasuk dalambidang hukum perdata. Dilihat dari segi susunan hukum normatif, hukum perdata merupakansub sistem tata hukum nasional. Jadi hukum dagang atau perusahaan termasuk dalam subsistem tata hukum nasional. Dengan demikian, hukum pengangkutan adalah bagian dari subsistem hukum nasional52.
Seri 3: Batasan Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris
Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarganya, dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang yang bukan anggota keluarga akan lain sifatnya.
Seri 1: Bentuk Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris
Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya….
Seri 2: Sanksi atas Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris
Beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris yang melakukan pelanggaran rahasia jabatan, yaitu : Perdata Akta Notaris, sebagai alat bukti yang sangat kuat, memiliki kekhususan bahwa apa yang dinyatakan dalam suatu akta Notaris harus diterima, karenanya penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, tidak dapat secara otomatis dipaksakan kepada Notaris,…
Perizinan Rumah Sakit
Perizinan Rumah Sakit di Indonesia Mengacu Pada Permenkes 56 Tahun 2014 Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin. Izin terbagi menjadi : Izin mendirikan Izin mendirikan adalah ijin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan. Izin mendirikan sebagaimana dimaksud diberikan untuk jangka waktu…
