Arsip Penulis: Nex Law

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya….

Beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris yang melakukan pelanggaran rahasia jabatan, yaitu : Perdata Akta Notaris, sebagai alat bukti yang sangat kuat, memiliki kekhususan bahwa apa yang dinyatakan dalam suatu akta Notaris harus diterima, karenanya penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, tidak dapat secara otomatis dipaksakan kepada Notaris,…

Perizinan Rumah Sakit di Indonesia Mengacu Pada Permenkes 56 Tahun 2014   Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin. Izin terbagi menjadi :   Izin mendirikan Izin mendirikan adalah ijin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.   Izin mendirikan sebagaimana dimaksud diberikan untuk jangka waktu…

Pengadaan tanah demi kepentingan umum telah mengalami perkembangan seiring dengan unifikasi Undang-Undan Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Lembaga pertama yang  ditawarkan UU No.20 Tahun 1961 adalah lembaga pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, tetapi dalam praktik ketentuan undang-undang ini tidak berjalan efekti

Setiap pemilik rumah pasti ingin mengganti nama di lembaran kertasnya dengan namanya sendiri. Namun, terkadang, harga yang ditawarkan untuk mutasi PBB cukup besar, seperti pengalaman yang saya dapatkan saat ingin mengubah nama di lembaran kertas merah tersebut. Karena harga yang ditawarkan untuk mutasi PBB cukup tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta…

Adanya empat Undang-undang yang secara berhimpitan mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran. UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur khusus mengenai perencanaan, sementara UU No. 17 tahun 2004 tentang keuangan negara mengatur pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dipihak lain UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah juga mengatur perencanaan dan penganggaran di daerah.

ecara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun,

uku Land Reform Dari Masa ke Masa karya Noer Fauzi Rachman memaparkan secara kritis tentang dinamika historis dari persoalanland reform dari masa ke masa, mulai masa feodal sampai era reformasi. Persoalan agraria termasuk land reform membawa dampak pada pihak yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Berbagai perbedaan pendapat disajikan dalam buku ini dengan tetap menekankan pada kajian pokok dari tema yang ada yaitu mengenai politik pertanahan dari masa ke masa.

Terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, dapat diajukan permohonan banding. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan…

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada pemohon atau kuasanya jika tidak telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lain dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)…