Arsip kategori: PPAT

"Nah dengan kebijakan presiden pada 2017 nanti harus lima juta. Untuk biayanya semua ditanggung oleh pemerintah, artinya gratis buat masyarakat, tetapi negara yang menanggungnya," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M Noor Marzuki, dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (17/11/2016)., seperti dikutip oleh Kompas.

Wacana baru kembali digulirkan oleh Pemerintah. Kali ini, dalam rangka merealisasikan target 20 juta sertifikat tanah pada tahun 2019, Pemerintah akan menerapkan sebuah sistem baru, yang bernama BPHTB terutang. Sistem ini, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, perlu diterapkan agar proses penerbitan sertifikat atas tanah dan bangunan berlangsung dengan cepat.

Menjadi seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebuah kehormatan. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil saat memberikan pengarahan kepada PPAT yang baru menerima SK Pengangkatan di Aula Prona Lantai 7, Rabu (7/9).

Lahirnya sebuah regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), membawa kesejukan bagi kalangan PPAT dan Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT. Kesejukan tersebut dapat dirasakan dari beberapa ketentuan perubahan PP No.24 Tahun 2016, yang salah satunya adalah, memperluas daerah kerja PPAT menjadi satu provinsi

IPPAT telah menandatangai nota kesepahaman dengan asuransi Bumiputera dan PERADI. Dengan asuransi ini, diharapkan PPAT akan terlindungi secara biaya maupun profesi. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mencatat setidaknya terdapat 137 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang meringkuk di balik jeruji besi. Yang memprihatinkan, kebanyakan dari mereka tidak mempersiapkan dana…

Hadirnya kementerian ATR/BPN ini tentu menegaskan bahwa tanah harus dikelola secara benar supaya mendapat kegunaan bagi masyarakat