Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyerahkan secara simbolis 4000 Sertifikat Program Nasional Agraria (PRONA) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 kepada warga penerima hak sertifikat. Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimcam, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda, SKPD Terkait, Kantor BPN Wonogiri, aparat desa serta warga masyarakat penerima hak sertifikat tanah khususnya Kecamatan Tirtomoyo.
Lihat lebih banyak
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi MPW dan MPD Se-Jawa Tengah, di Hotel The Alana Solo
Lihat lebih banyak
Shalman mengungkapkan bahwa dengan ada legalitas pertanahan yang jelas, akan memberikan dampak yang positif khususnya dalam investasi. Mengingat Investasi akan datang ke suatu wilayah jika ada kepastian dalam segala prosedurnya. Karena investor tidak ingin menghadapi kendapa-kendala yang dapat menggangu pelaksanaan investasi.
Lihat lebih banyak
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil menuturkan Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis untuk memastikan tanah dan tata ruang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu Kementerian ATR/BPN telah mencanangkan tiga program strategis tahun 2016-2019.
Lihat lebih banyak
Untuk menjalankan program Tax Amnesty, tentu pemerintah tidak bisa ditinggal sendirian. Perlu ada keterlibatan dari pelaku hukum, khususnya Notaris. Hal ini diungkapkan oleh Notaris Shalman Alfarizi, seperti dirilis dalam laman official resminya, Senin, (5/9/16)
Lihat lebih banyak
Seiring berjalannya waktu pertumbuhan perekonomian di kota Solo terus mengalami peningkatan. Dari data Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Solo mencatat, pada tahun 2015 kemarin, jumlah nilai investasi mencapai angka 2,3 triliun. Padahal target yang dicanangkan pada tahun tersebut, hanya sebesar Rp 1,5 triliun.
Lihat lebih banyakPemeritah memiliki formulasi baru terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Formula ini dinamakan BPHTB terutang
Lihat lebih banyak
Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi dari pajak yang belum dibayar, dan pidana perpajakan. Sebagai gantinya, anda harus membayar uang tebusan
Lihat lebih banyakKompetisi usaha mengharuskan kekuatan aspek legal. Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu melek legalitas usaha. Praktisi hukum Jogja, Agung Iip Koeswartomo, mengungkapkan, sebagian masyarakat masih memilih berpikir dan beraksi instan dalam hal legalitas usaha. Perilaku ini dapat merugikan banyak kalangan dan…
Lihat lebih banyak
Notaris dituntut untuk memahami semua transaksi baik dengan sistem konvensional maupun syariah. Namun, hingga saat ini belum semua notaris menguasai aturan transaksi syariah.
Lihat lebih banyak