DPR meyakini proses redistribusi lahan akan berjalan lebih mudah dengan adanya payung hukum berupa UU tentang Pertanahan. Saat ini, UU tersebut masih dalam proses pembahasan antara DPR dan pemerintah dan diharapkan bisa terbit tahun ini. UU Pertanahan akan mengatur mekanisme redistribusi lahan kepada yang berhak sekaligus mengatur instansi mana saja yang terlibat dalam proses tersebut.
Lihat lebih banyakAmerika Serikat kepicut untuk menanamkan modalnya di Kota Solo. Duta Besar Amerika Serikat, Robert Donovan Junior mengungkapkan Kota Solo mempunyai banyak potensi sehingga dapat menarik banyak investor Amerika datang ke Solo.
Lihat lebih banyak
Dalam rangka pengembangan invetasi syariah. otoritas jasa keuangan bekerjasama dengan departemen perbankan syariah mengelar diskusi dan seminar bertema : Kopi Darat, Pasar Modal Syariah dan Seminar Investasi Syariah. di hotel crowne plaza, semarang
Lihat lebih banyak
"Pokoknya saya akan bantu proses penyelesaian masalah lahan, seterusnya demi pelayanan terbaik terhadap masyarakat," pungkasnya
Lihat lebih banyakBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Ikatan Notaris Indonesia menyepakati nota kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Yualita Widyadhari di ruang rapat Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat,…
Lihat lebih banyak
Pemerintah akan membuat peraturan terkait investasi tanah. Kebijakan ini diambil sebab selama ini banyak pihak yang melakukan investasi melalui tanah. Hal ini membuat harga tanah semakin tinggi dan tak banyak masyarakat yang bisa mendapatkan tanah.
Lihat lebih banyakPemerintah Kota (Pemkot) Solo mentargetkan tingkat investasi di Kota Bengawan pada 2017 naik minimal 10 persen.
Lihat lebih banyak
Melalui laporan teranyar yang diumumkan Bank Dunia berjudul “Doing business 2017: Equal Opportunity for All” akhir Oktober 2017, lembaga itu menempatkan Indonesia di posisi 91 dari 190 negara terutama di Asia
Lihat lebih banyakKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera merampungkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bank Tanah, rencananya peraturan ini akan selesai pada awal 2017 mendatang.
Lihat lebih banyak
pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.
Lihat lebih banyak