"Pokoknya saya akan bantu proses penyelesaian masalah lahan, seterusnya demi pelayanan terbaik terhadap masyarakat," pungkasnya
Lihat lebih banyakBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Ikatan Notaris Indonesia menyepakati nota kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Yualita Widyadhari di ruang rapat Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat,…
Lihat lebih banyak
Pemerintah akan membuat peraturan terkait investasi tanah. Kebijakan ini diambil sebab selama ini banyak pihak yang melakukan investasi melalui tanah. Hal ini membuat harga tanah semakin tinggi dan tak banyak masyarakat yang bisa mendapatkan tanah.
Lihat lebih banyakPemerintah Kota (Pemkot) Solo mentargetkan tingkat investasi di Kota Bengawan pada 2017 naik minimal 10 persen.
Lihat lebih banyak
Melalui laporan teranyar yang diumumkan Bank Dunia berjudul “Doing business 2017: Equal Opportunity for All” akhir Oktober 2017, lembaga itu menempatkan Indonesia di posisi 91 dari 190 negara terutama di Asia
Lihat lebih banyakKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera merampungkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bank Tanah, rencananya peraturan ini akan selesai pada awal 2017 mendatang.
Lihat lebih banyak
pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.
Lihat lebih banyak
Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyerahkan secara simbolis 4000 Sertifikat Program Nasional Agraria (PRONA) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 kepada warga penerima hak sertifikat. Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimcam, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda, SKPD Terkait, Kantor BPN Wonogiri, aparat desa serta warga masyarakat penerima hak sertifikat tanah khususnya Kecamatan Tirtomoyo.
Lihat lebih banyak
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi MPW dan MPD Se-Jawa Tengah, di Hotel The Alana Solo
Lihat lebih banyak
Shalman mengungkapkan bahwa dengan ada legalitas pertanahan yang jelas, akan memberikan dampak yang positif khususnya dalam investasi. Mengingat Investasi akan datang ke suatu wilayah jika ada kepastian dalam segala prosedurnya. Karena investor tidak ingin menghadapi kendapa-kendala yang dapat menggangu pelaksanaan investasi.
Lihat lebih banyak