Arsip kategori: Bantuan Hukum

Pasangan suami istri berharap dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Menurut UU No 1 Tahun 1974  perkawinan yang sah adalah dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, dan perkawinan yang…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2020-2024. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan seluruh peserta Rapat Kerja dapat menyetujui hasil pembahasan tersebut dengan sejumlah catatan.   “Setuju dengan catatan,” kata Supratman saat…

   Mirip dengan surat aksep, artinya setuju. Yaitu adalah kesedian dari pihak penanda tangan untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penghgantinya dengan jumlah uang tertentu. Sifat surat sanggup Berklausa tas pengganti Cara pemindahan harus mneguunakan endosmen. Dengna begitu hak dan kewajiban juga ikut berubah. Surat sanggup sebgai bukti pinjaman…

  Istilah “Keadaaan memaksa”, yang berasal dari istilah overmacht  atau force majeure, dalam kaitannya degan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam Undang-undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal-pasal dalam KUH Perdata. Dari Pasal KUHPerdata, disimpulkan bahwa overmacht  adalah  keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang memiliki…

Pengertian Korporasi Korporasi sebagai badan hukum merupakan bagian dari hukum perdata. Secara etimology tentang kata korporasi (belanda : corporate, inggris : corporation, jerman : corporation) berasal dari kata “corporation” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka corporation sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata…

Pengertian eksekusi dalam Bidang Hukum Perdata Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah executie disamakan dengan menjalankan putusan hakim. Pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut diikuti oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dan sesuai dengan Subekti yang mengatakan bahwa istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia adalah pelaksanaan putusan. Berdasar hal tersebut Subekti memberi definisi eksekusi sebagai…

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebsar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada…

Memahami peran Pancasila khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila mempunyai peran di berbagai bidang,…

Presiden Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1998 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian (selanjutnya disebut Inpres No 18 Tahun 1998). Melalui Inpres No 18 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perijinan pendirian koperasi….

Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham telah diatur secara tegas  dalam Pasal 52  UUPT, yang berbunyi: Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk : menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku…