Oleh Bimo Pangestu
Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan didalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang mengunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal ini tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, dimana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki.
Asuransi atau pertangungan pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghindari dan melimpahkan risiko dari satu pihak ke pihak lain atas suatu kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi sangat erat kaitannya dengan persoalan risiko. Kegiatan asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan jalan memindahkan kepada orang lain. Asuransi menjadi instrumen penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada individu dan entitas dari kerugian yang tidak terduga. Dalam konteks ini, kontrak asuransi berfungsi sebagai perjanjian hukum antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (konsumen), di mana pihak penanggung setuju untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila risiko yang ditentukan dalam polis terjadi.
Namun, meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi, praktik dalam industri asuransi sering kali menimbulkan tantangan bagi perlindungan konsumen. Salah satu isu yang paling mendasar dalam kontrak asuransi adalah tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pihak penanggung dalam melindungi hak-hak tertanggung. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat, memenuhi kewajiban pembayaran klaim, serta menjamin transparansi dalam syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya kompleksitas produk asuransi dan kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka, penting untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab hukum tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab hukum dalam kontrak asuransi dan bagaimana tanggung jawab tersebut dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen. Selain itu, makalah ini akan membahas tantangan yang dihadapi oleh konsumen dalam menuntut hak-hak mereka serta rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam industri asuransi. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hubungan antara penanggung dan tertanggung dalam konteks perlindungan konsumen.
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kontrak asuransi di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting, mengingat tingginya risiko dan potensi kerugian yang dapat dialami oleh konsumen. Seiring dengan berkembangnya industri asuransi, berbagai regulasi dan mekanisme telah diimplementasikan untuk melindungi hak-hak konsumen.
Di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada untuk :
- Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang sebesarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Perusahaan asuransi di Indonesia terdiri dari asuransi kerugian, asuransi sejumlah uang/asuransi jiwa, dan asuransi sosial.
UU ini mengatur secara khusus mengenai industri asuransi di Indonesia, termasuk kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada tertanggung. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan klaim jika risiko yang diasuransikan terjadi, dan perusahaan asuransi harus memproses klaim tersebut dengan adil dan cepat. Jika klaim ditolak, perusahaan asuransi wajib memberikan penjelasan yang memadai dan transparan mengenai alasan penolakan tersebut. Konsumen juga memiliki hak untuk mengajukan banding atau menuntut perusahaan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas juga berperan dalam memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi regulasi dan memberikan perlindungan yang layak bagi konsumen.
Dalam menuntut hak-haknya berdasarkan kontrak asuransi, konsumen sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi upaya mereka untuk memperoleh ganti rugi atau manfaat sesuai dengan ketentuan polis. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman konsumen terhadap isi dan syarat kontrak asuransi. Polis asuransi sering kali ditulis dalam bahasa hukum yang rumit dan sulit dipahami oleh konsumen awam. Akibatnya, banyak konsumen yang tidak sepenuhnya mengerti tentang risiko yang ditanggung atau pengecualian yang berlaku dalam polis mereka, sehingga mereka sering terkejut ketika klaim ditolak oleh perusahaan asuransi.
Selain itu, proses klaim yang berbelit-belit menjadi hambatan signifikan bagi konsumen. Prosedur pengajuan klaim sering kali membutuhkan banyak dokumen pendukung dan melibatkan proses verifikasi yang panjang, sehingga membuat konsumen merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan asuransi. Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi juga menggunakan taktik penundaan dalam memproses klaim atau bahkan menolak klaim dengan alasan yang tidak sepenuhnya jelas, yang dapat menyebabkan kerugian tambahan bagi konsumen.
Tantangan lain yang dihadapi oleh konsumen adalah ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan asuransi. Sebagai pihak yang lebih kuat, perusahaan asuransi sering kali memiliki sumber daya yang lebih besar dan akses ke penasihat hukum yang lebih baik, sementara konsumen tidak selalu memiliki kemampuan untuk menuntut hak-haknya secara efektif. Ini menciptakan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa, di mana konsumen sering merasa tidak berdaya dan terpaksa menerima keputusan perusahaan tanpa perlawanan yang berarti.
Selain itu, meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, penegakan hukum dan regulasi di industri asuransi sering kali masih lemah. Otoritas pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun memiliki peran penting dalam mengawasi praktik-praktik perusahaan asuransi, kadang-kadang kurang efektif dalam memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Hal ini menyebabkan konsumen merasa bahwa tidak ada perlindungan yang cukup dari sisi regulator jika terjadi pelanggaran oleh perusahaan asuransi. Terakhir, kurangnya edukasi mengenai hak-hak konsumen dalam asuransi menjadi tantangan tersendiri. Banyak konsumen tidak menyadari hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan penjelasan yang jelas tentang produk asuransi, hak untuk mengajukan klaim, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi pelanggaran kontrak.
Dengan berbagai tantangan ini, perlindungan konsumen dalam industri asuransi masih memerlukan perbaikan, baik dari segi edukasi konsumen, transparansi perusahaan, hingga peningkatan penegakan regulasi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara efektif.