Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat karena regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. “Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja…

Pemerintah dan DPR RI menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang ASEAN Agreement on Electronic Commerce/AAEC atau (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Peraturan itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan ASEAN. Mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan terima kasih dan…

Sifat à Dualisme Hukum agraria barat Hukum agraria adat Pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah ? Tujuan Pendaftaraan Tanah Sebelum UUPA  : Untuk tanah-tanah hak barat àrecht kadaster untuk tanah-tanah haka adat àfiskal kadaster. Fiskal Kadaster/ Fiscal Cadastre ? kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk atanah-tanah hak…

  Tahapan pendaftaran secara sporadik : Permohonan Surat permohonan secara tertulis kepada Ka KP Kab/Kota yang sisnya : Pengukuran bidang tanah untuk keperluan ttn Mendaftarakan hak baru. Mendafatarkan hak lama. Melampirkan dokumen2/ surat-surat asli : Mengenai orangnya Identitas permohonan (KTP, Paspor, dll) Akta kelahiran KK, surat nikah (Apabila sudah menikah)…

Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarganya, dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang yang bukan anggota keluarga akan lain sifatnya.

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya….

Setiap pemilik rumah pasti ingin mengganti nama di lembaran kertasnya dengan namanya sendiri. Namun, terkadang, harga yang ditawarkan untuk mutasi PBB cukup besar, seperti pengalaman yang saya dapatkan saat ingin mengubah nama di lembaran kertas merah tersebut. Karena harga yang ditawarkan untuk mutasi PBB cukup tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta…

Adanya empat Undang-undang yang secara berhimpitan mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran. UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur khusus mengenai perencanaan, sementara UU No. 17 tahun 2004 tentang keuangan negara mengatur pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dipihak lain UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah juga mengatur perencanaan dan penganggaran di daerah.