Seri Merek (3): Permohonan dan Komisi Banding Merek
Terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, dapat diajukan permohonan banding. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan…
Seri Merek: Sertifikat Merek
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada pemohon atau kuasanya jika tidak telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lain dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)…
Sekilas Tentang Merek Hak Cipta
Hak cipta harus dapat melindungi ekspresi dari suatu ide gagasan konsep, salah satu cara untuk melindungi suatu hak cipta tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas…
Berita: RUU Perkoperasian Akan Akomodir Kepentingan Generasi Milenial
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian akan mengakomodir upaya rebranding koperasi agar saat ditetapkan menjadi UU nantinya mampu memberikan ruang kepada para generasi milenial untuk berkiprah dalam dunia perkoperasian. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring di Jakarta, Kamis mengatakan RUU Perkoperasian dirancang agar memberikan ruang bagi generasi milenial…
Kemenkop Janjikan Kemudahan bagi Koperasi Syariah
Sementara Ketua Inkopsyah BMT Abdul Majid mengatakan pihaknya siap mendorong dan mengadvokasi koperasi syariah dan BMT anggotanya agar menjadi koperasi yang sehat dan bermartabat. “Kami berharap dukungan pemerintah terhadap koperasi syariah BMT agar ke depan benar-benar bisa menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan bermartabat,” katanya.